wilayah sosial

KOMUNISME

Komunisme adalah sebuah ideologi. Penganut paham ini berasal dari Manifest der Kommunistischen yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, sebuah manifesto politik yang pertama kali diterbitkan pada 21 Februari 1848 teori mengenai komunis sebuah analisis pendekatan kepada perjuangan kelas (sejarah dan masa kini) dan ekonomi kesejahteraan yang kemudian pernah menjadi salah satu gerakan yang paling berpengaruh dalam dunia politik.

Komunisme pada awal kelahiran adalah sebuah koreksi terhadap paham kapitalisme di awal abad ke-19, dalam suasana yang menganggap bahwa kaum buruh dan pekerja tani hanyalah bagian dari produksi dan yang lebih mementingkan kesejahteraan ekonomi. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, muncul beberapa faksi internal dalam komunisme antara penganut komunis teori dan komunis revolusioner yang masing-masing mempunyai teori dan cara perjuangan yang berbeda dalam pencapaian masyarakat sosialis untuk menuju dengan apa yang disebutnya sebagai masyarakat utopia.

                                                           Ide dasar                                        

Istilah komunisme sering dicampuradukkan dengan komunis internasional. Komunisme atau Marxisme adalah ideologi dasar yang umumnya digunakan oleh partai komunis di seluruh dunia. sedangkan komunis internasional merupakan racikan ideologi ini berasal dari pemikiran Lenin sehingga dapat pula disebut "Marxisme-Leninisme".

Dalam komunisme perubahan sosial harus dimulai dari pengambil alihan alat-alat produksi melalui peran Partai Komunis. Logika secara ringkasnya, perubahan sosial dimulai dari buruh atau yang lebih dikenal dengan proletar (lihat: The Holy Family ^[1]), namun pengorganisasian Buruh hanya dapat berhasil dengan melalui perjuangan partai. Partai membutuhkan peran Politbiro sebagai think-tank. Dapat diringkas perubahan sosial hanya bisa berhasil jika dicetuskan oleh Politbiro.

Komunisme sebagai anti-kapitalisme menggunakan sistem partai komunis sebagai alat pengambil alihan kekuasaan dan sangat menentang kepemilikan akumulasi modal atas individu. pada prinsipnya semua adalah direpresentasikan sebagai milik rakyat dan oleh karena itu, seluruh alat-alat produksi harus dikuasai oleh negara guna kemakmuran rakyat secara merata, Komunisme memperkenalkan penggunaan sistim demokrasi keterwakilan yang dilakukan oleh elit-elit partai komunis oleh karena itu sangat membatasi langsung demokrasi pada rakyat yang bukan merupakan anggota partai komunis karenanya dalam paham komunisme tidak dikenal hak perorangan sebagaimana terdapat pada paham liberalisme.

Secara umum komunisme berlandasan pada teori Materialisme Dialektika dan Materialisme Historis oleh karenanya tidak bersandarkan pada kepercayaan mitos, takhayul dan agama dengan demikian tidak ada pemberian doktrin pada rakyatnya, dengan prinsip bahwa "agama dianggap candu" yang membuat orang berangan-angan yang membatasi rakyatnya dari pemikiran ideologi lain karena dianggap tidak rasional serta keluar dari hal yang nyata (kebenaran materi).

Komunis Internasional

Komunis internasional sebagai teori ideologi mulai diterapkan setelah meletusnya Revolusi Bolshevik di Rusia tanggal 7 November 1917. Sejak saat itu komunisme diterapkan sebagai sebuah ideologi dan disebarluaskan ke negara lain. Pada tahun 2005 negara yang masih menganut paham komunis adalah Tiongkok, Vietnam, Korea Utara, Kuba dan Laos. Komunis internasional adalah teori yang disebutkan oleh Karl Marxis.

Maoisme

Ideologi komunisme di Tiongkok agak lain daripada dengan Marxisme-Leninisme yang diadopsi bekas Uni Soviet. Mao Zedong menyatukan berbagai filsafat kuno dari Tiongkok dengan Marxisme yang kemudian ia sebut sebagai Maoisme. Perbedaan mendasar dari komunisme Tiongkok dengan komunisme di negara lainnya adalah bahwa komunisme di Tiongkok lebih mementingkan peran petani daripada buruh. Ini disebabkan karena kondisi Tiongkok yang khusus di mana buruh dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari kapitalisme.

Indonesia dan komunisme

Indonesia pernah menjadi salah satu kekuatan besar komunisme dunia. Kelahiran PKI pada tahun 1920an adalah kelanjutan fase awal dominasi komunisme di negara tersebut, bahkan di Asia. Tokoh komunis nasional seperti Tan Malaka misalnya. Ia menjadi salah satu tokoh yang tak bisa dilupakan dalam perjuangan di berbagai negara seperti di Cina, Indonesia, Thailand, dan Filipina. Bukan seperti Vietnam yang mana perebutan kekuatan komunisme menjadi perang yang luar biasa. Di Indonesia perubuhan komunisme juga terjadi dengan insiden berdarah dan dilanjutkan dengan pembantaian yang banyak menimbulkan korban jiwa. Dan tidak berakhir disana, para tersangka pengikut komunisme juga diganjar eks-tapol oleh pemerintahan Orde Baru dan mendapatkan pembatasan dalam melakukan ikhtiar hidup mereka.

Sejarah Komunisme Di Indonesia

Komunisme di Indonesia memiliki sejarah yang kelam, kelahirannya di Indonesia tak jauh dengan hadirnya para orang-orang buangan dari Belanda ke Indonesia dan mahasiswa-mahasiswa jebolannya yang beraliran kiri. Mereka di antaranya Sneevliet, Bregsma, dan Tan Malaka (yang terahir masuk setelah SI Semarang sudah terbentuk). Alasan kaum pribumi yang mengikuti aliran tersebut dikarenakan tindakan-tindakannya yang melawan kaum kapitalis dan pemerintahan, selain itu iming-iming propaganda PKI juga menarik perhatian mereka. Gerakan Komunis di Indonesia diawali di Surabaya, yakni di dalam diskusi intern para pekerja buruh kereta api Surabaya yang dikenal dengan nama VSTP. Awalnya VSTP hanya berisikan anggota orang Eropa dan Indo Eropa. saja, namun setelah berkembangnya waktu, kaum pribumi pun ikut di dalamnya. Salah satu anggota yang menjadi besar adalah Semaoen kemudian menjadi ketua SI Semarang. Komunisme Indonesia mulai aktif di Semarang, atau sering disebut dengan Kota Merah setelah menjadi basis PKI di era tersebut. Hadirnya ISDV dan masuknya para pribumi berhaluan kiri ke dalam SI (Sarekat Islam) menjadikan komunis sebagian cabangnya karena hak otonomi yang diciptakan Pemerintah Hindia Belanda atas organisasi lepas menjadi salah satu ancaman bagi pemerintah. ISDV menjadi salah satu organisasi yang bertanggung jawab atas banyaknya pemogokan buruh di Jawa. Konflik dengan SI pusat di Yogyakarta membuat personel organisasi ini keluar dari keanggotaan SI, setelah disiplin partai atas usulan Haji Agus Salim disahkan oleh pusat SI. Namun ISDV yang berganti nama menjadi PKI semakin kuat saja dan di antara pemimpin mereka dibuang keluar Hindia Belanda. Kehancuran PKI fase awal ini bermula dengan adanya Persetujuan Prambanan yang memutuskan akan ada pemberontakan besar-besaran di seluruh Hindia Belanda. Tan Malaka yang tidak setuju karena komunisme di Indonesia kurang kuat mencoba menghentikannya. Namun para tokoh PKI tidak mau menggubris usulan itu kecuali mereka yang ada di pihak Tan Malaka. Pemberontakan itu terjadi pada tahun 1926-1927 yang berakhir dengan kehancuran PKI dengan mudah oleh pemerintah Hindia Belanda. Para tokoh PKI menganggap kegagalan itu karena Tan Malaka mencoba menghentikan pemberontakan dan memengaruhi cabang PKI untuk melakukannya.

Gerakan PKI lahir pula pada masa Perang Kemerdekaan Indonesia yang diawali oleh kedatangan Muso secara misterius dari Uni Sovyet ke Negara Republik (Saat itu masih beribu kota di Yogyakarta). Sama seperti Soekarno dan tokoh pergerakan lain, Muso berpidato dengan lantang di Yogyakarta dengan kepercayaannya yang murni komunisme. Disana ia juga mendidik calon-calon pemimpin PKI seperti D.N. Aidit. Musso dan pendukungnya kemudian menuju ke Madiun. Disana ia dikabarkan mendirikan Negara Indonesia sendiri yang berhalauan komunis. Gerakan ini didukung oleh salah satu menteri Soekarno, Amir Syarifuddin yang tidak jelas ideologinya. Divisi Siliwangi akhirnya maju dan mengakhiri pemberontakan Muso ini. Beberapa ilmuwan percaya bahwa ini adalah konflik intern antarmiliter Indonesia pada waktu itu.

Pasca Perang Kemerdekaan Indonesia tersebut PKI menyusun kekuatannya kembali. Didukung oleh Soekarno yang ingin menyatukan semua aspek masyarakat Indonesia saat itu, dimana antar ideologi menjadi musuh masing-masing, PKI menjadi salah satu kekuatan baru dalam politik Indonesia. Permusuhan itu tidak hanya terjadi di tingkat atas saja, melainkan juga di tingkat bawah dimana tingkat anarkisme banyak terjadi antara tuan tanah dan para kaum rendahan. Namun Soekarno menjurus ke kiri dan menganak-emaskan PKI. Akhirnya konflik dimana-mana terjadi. Ada suatu teori bahwa PKI dan militer yang bermusuhan akan melakukan kudeta. Yakni PKI yang mengusulkan Angkatan Perang Ke 5 (setelah AURI, ALRI, ADRI dan Kepolisian) dan isu penyergapan TNI atas Presiden Soekarno saat ulang tahun TNI. Munculah kecurigaan antara satu dengan yang lain. Akhirnya dipercaya menjadi sebuah insiden yang sering dinamakan Gerakan 30 September.

Ada kemungkinan Indonesia menjadi negara komunis andai saja PKI berhasil berkuasa di Indonesia. Namun hal tersebut tidak menjadi kenyataan setelah terjadinya kudeta dan peng-kambing hitaman komunisme sebagai dalang terjadinya insiden yang dianggap pemberontakan pada tahun 1965 yang lebih dikenal dengan Gerakan 30 September. Hal ini juga membawa kesengsaraan luar biasa bagi para warga Indonesia dan anggota keluarga yang dituduh komunis meskipun belum tentu kebenarannya. Diperkirakan antara 500.000 sampai 2 juta jiwa manusia dibunuh di Jawa dan Bali setelah peristiwa Gerakan 30 September. Hal ini merupakan halaman terhitam sejarah negara Indonesia. Para tertuduh yang tertangkap kebanyakan tidak diadili dan langsung dihukum. Setelah mereka keluar dari ruang hukuman mereka, baik di Pulau Buru atau di penjara, mereka tetap diawasi dan dibatasi ruang geraknya dengan penamaan Eks Tapol.

Semenjak jatuhnya Presiden Soeharto, aktivitas kelompok-kelompok komunis, marxis, dan haluan kiri lainnya mulai kembali aktif di lapangan politik Indonesia, walaupun belum boleh mendirikan partai karena masih dilarang oleh pemerintah.

Komunisme di Indonesia

Era pre-Perang Kemerdekaan RI

Pascaperang Perang Kemerdekaan RI

Setelah Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, politik luar negeri Indonesia cenderung lebih condong ke Blok Timur (Blok Komunis). Mengapa seperti itu? Karena Indonesia lebih banyak melakukan kerja sama dengan negara komunis seperti Uni Soviet, Kamboja, Vietnam, RRC, maupun Korea Utara. Berikut ini adalah langkah-langkah politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin: Presiden Soekarno menyampaikan pandangan politik dunia yang berlawanan, yaitu OLDEFO (Old Established Forces), dan NEFO (New Emerging Forces), Indonesia membentuk Poros Jakarta-Peking dan Poros Jakarta-Phnompenh-Hanoi-Peking-Pyongyang yang membuat Indonesia termasuk dalam Negara Blok Timur, Konfrontasi dengan Malaysia yang berujung dengan keluarnya Indonesia dari PBB.

Apakah Komunisme Telah Mati?

Banyak orang yang mengira komunisme 'mati' dengan bubarnya Uni Soviet di tahun 1991, yang diawali dengan keputusan Presiden Mikhail Gorbachev. Namun komunisme yang murni belum pernah terwujud dan tak akan terwujud selama revolusi lahir dalam bentuk sosialisme (Uni Soviet dan negara-negara komunis lainnya). Dan walaupun komunis sosialis hampir punah, partai komunis tetap ada di seluruh dunia dan tetap aktif memperjuangkan hak-hak buruh, pelajar dan anti-imperialisme. Komunisme secara politis dan ekonomi telah dilakukan dalam berbagai komunitas, seperti Kepulauan Solentiname di Nikaragua.

Seperti yang digambarkan Anthony Giddens, komunisme dan sosialisme sebenarnya belum mati. Ia akan menjadi hantu yang ingin melenyapkan kapitalisme selamanya. Saat ini di banyak negara, komunisme berubah menjadi bentuk yang baru. Baik itu Kiri Baru ataupun komunisme khas seperti di Kuba dan Vietnam. Di negara-negara lain, komunisme masih ada di dalam masyarakat, namun kebanyakan dari mereka membentuk oposisi terhadap pemerintah yang berkuasa.

Aliran Komunis: Sejarah Dan Penjara
oleh: Jacques Leclerc

Pada tanggal 23 Mei l920, Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) yang didirikan di Semarang sepuluh tahun  sebelumnya, berganti nama menjadi Perserikatan Komunis di India  (PKI). PKI merupakan organisasi pertama di  Asia di luar kekaisaran Rusia, menggunakan kualifikasi "Komunis." Partai Komunis Cina sendiri baru didirikan setahun kemudian, yakni pada bulan Juli l92l. Orang yang ditugaskan oleh Internationali Comuniste untuk membantu Partai baru tersebut adalah Henk Sneevliet, seorang organisator ISDV Belanda, yang pada tahun l9l8 diburu-buru oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda karena kegiatan-kegiatan revolusionernya.

Kata "perserikatan" dalam bahasa Melayu merupakan terjemahan dari kata Belanda "Partij." Sedang nama PKI itu sendiri, menurut dokumen awal dari organisasi tersebut, merupakan kependekan dari bahasa Melayu "Perserikatan  Komunis di India," yang bila di Belandakan menjadi "Partij der Kommunisten in Indie." Pada  tahun l927, kata "perserikatan" digunakan oleh PNI, sebelum  menetapkan namanya menjadi Partai Nasional Indonesia.

Dalam  konggres bulan Juni l924 di Weltevreden (sekarang Jakarta Pusat), Perserikatan Komunis di India diubah namanya menjadi Partai Komunis Indonesia, ini merupakan pertama kalinya di Hindia Belanda, sebuah organisasi memakai kata "Indonesia". Sebetulnya sejak tahun l922 sudah terdapat sebuah organisasi politik yang bernama Indonesiche Vereeniging, yang kemudian diterjemahkan menjadi Perhimpunan Indonesia. Tapi organisasi tersebut berada di Nederland, bukan di negeri jajahan.

PKI  juga  merupakan organisasi politik Indonesia pertama yang menggunakan konsepsi "Partai" dalam nama resminya, dalam bahasa Melayu. Pergantian kata "perserikatan" menjadi "Partai," merupakan bagian dari konflik terbuka sejak tahun l922 di dalam tubuh Sarekat Islam, antara militan pro komunis dan yang  menentangnya. Sarekat  Islam, sejak awal tahun l9l0 dan di sepanjang awal tahun l920, merupakan suatu gerakan sosial politik yang berpengaruh, suatu gerakan yang pertama kali mengambil corak sosial-politik di Indonesia, di mana organisasinya tidak lagi membatasi dalam lingkaran tertentu, baik secara sosiologis maupun  geografis, dan berkembang tidak hanya di Pulau Jawa, melainkan juga di Sumatera dan kawasan lain. Anggota-anggota ISDV (kemudian PKI) seringkali merangkap anggota Sarekat Islam. Pada awalnya keanggotaan rangkap tersebut tidak menimbulkan masalah dan tidak bertentangan dalam hal agama; lagipula Sarekat Islam tidaklah menjadi lebih atau kurang sekuler pada saat telah menjadi gerakan massa, Tapi pembengkakan pengaruh ide-ide komunis di tengah gerakan dan munculnya persaingan guna merebut kepemimpinan, telah mendorong para pimpinan yang ada, yang khawatir akan kedudukannya, mencoba menunjukan adanya ketidak sesuaian antara Islam dengan Komunisme, Sambil menekankan ciri keislaman dari Sarekat Islam, dan menganggap hal yang mustahil anggota suatu organisasi Islam merangkap menjadi anggota organisasi Komunis. Untuk menegaskan perbedaan tersebut, para pemimpin Sarekat Islam kemudian mengusulkan agar gerakan SI dianggap sebagai sebuah Partai—dalam pengertian Belanda "Partij"—dan melarang anggotanya menjadi anggota partai yang lain pada saat yang bersamaan. Dari sini nampak bahwa kata "partij" mengandung arti khusus yang tidak dipunyai oleh kata "sarekat", yang tidak cukup jelas dalam mencerminkan pengertian "perserikatan": Organisasi dengan kata Partai memiliki kelainan, yakni kekhususan bahwa seseorang tidak dapat menjadi anggota banyak partai pada saat yang sama, padahal ia boleh menjadi anggota banyak "sarekat" atau anggota suatu "sarekat" dan suatu "Partai." Jadi ketika PKI memilih kata "Partai," ini merupakan pernyataan adanya sifat eksklusif dari kelompok tersebut, dimana berlaku berbagai peraturan ketat organisasi serta disiplin tertentu. Sedangkan SI sendiri, baru pada tahun l927 menyepakati nama Partai Sarekat Islam; namun pada saat itu, organisasi tersebut sudah tidak lagi menampilkan gambaran sebagai sebuah organisasi yang kuat seperti sepuluh tahun sebelumnya.

Setelah terjadi perdebatan tentang konsepsi "partai" dalam SI, di kalangan PKI kemudian timbul pemikiran tentang peranan Partai itu sendiri dan bentuk macam apa yang harus diambil supaya peranan tersebut dijalankan dengan baik. Jadi bukan hanya terbatas berbicara dengan rakyat, mengucapkan pidato persiapan konggres Juni l924, atau bukan lagi hanya meyakinkan mereka, tapi juga menyatukan keyakinan tersebut dalam perbuatan serta mempersatukan segenap kekuatan perubahan dalam suatu organisasi yang mendasarkan kekuatannya pada disiplin, yang berbicara hanya dalam satu bahasa dan bertindak seperti seorang manusia.¹⁾

Tidak lagi hanya menyemaikan ide-ide tapi harus dijaga agar ide-ide tersebut bisa menjadi buah, lalu berkembang menjadi tekad, untuk itu diperlukan sebuah organisasi yang mampu melaksanakan tekad tersebut, menjadi suatu perubahan politik, yang membangkitkan dan dapat menjadi pemimpin dari gerakan yang dilahirkan oleh tekad tersebut.Kebutuhan adanya suatu organisasi yang lebih kokoh, lebih kuat dan lebih disiplin untuk menjamin keberhasilan peranannya sebagai organisasi  pelopor, menyebabkan ditanggalkannya kata "perserikatan" yang melekat pada awal kelahiran PKI, pada masa kegagapan dan belajar, menjadi sebuah "Partai."Partai besar yang bersatu juga diperlukan agar Partai bisa bertahan dari tekanan pemerintah Hindia Belanda yang semakin lama, semakin sewenang-wenang. Ruth McVey menulis bahwa seorang pemimpin partai dijamin akan dipenjarakan selama beberapa bulan dalam setiap tahunnya.²⁾

Suatu peristiwa genting pernah terjadi pada tahun l923, setelah kegagalan aksi pemogokan yang cukup besar di jawatan kereta api dan diusirnya Semaun--Sekjen PKI sejak  l920 dan sekjen Sindikat Buruh Kereta Api--keluar negeri. Di Solo dan Semarang terjadi serangkaian sabotase dengan "bom". Orang-orang Komunis segera dituduh sebagai penanggung jawab. Tempat pertemuan mereka digeledah dan sejumlah pimpinannya ditangkap. Tapi  tidak ditemukan  bukti-bukti bahwa partai terlibat dalam peristiwa pem-bom-an tersebut. Namun dua dari pimpinan yang dipenjarakan itu diusir dan sejumlah lainnya di penjarakan selama empat bulan.³⁾

Dengan demikian,disamping terdapat hal-hal yang dilakukan guna memajukan nasib kaum buruh, juga terjadi aksi-aksi yang membuat partai mundur, ada tindakan yang memperjuangkan kepentingan rakyat dan ada pula tindakan yang hanya melayani kepentingan polisi. Oleh karena itu harus dapat dibedakan antara aksi-aksi yang berguna dengan tindakan yang memperkeruh suasana. Bagi pimpinan partai, perkembangan tersebut berarti  harus dibenahinya pendidikan politik anggota, mereka harus mampu membedakan antara aksi yang benar dengan aksi yang keliru, terutama kemampuan mereka untuk menghindari jebakan polisi, yakni yang berupa "provokasi." Massa juga harus diperingatkan tentang hal ini. Polisi sangat berkepentingan untuk meyakinkan bahwa "revolusi" itu sama dengan "peledakan bom," karena hal tersebut akan membuat golongan revolusioner terkucil dari massa 'rakyat', polisi juga sangat berkepentingan untuk membuat "provokasi" sabotase dengan "bom," untuk kemudian menuduh PKI sebagai dalangnya, agar ada alasan yang baik untuk menindasnya. Partai, militansi dan kawan-kawan separtai harus senantiasa waspada, dan tidak ada kewaspadaan tanpa disiplin; sekali lagi, masalah disiplin ini menjadi tuntutan utama. Dengan demikian tanggung jawab partai makin besar dan peranan partai dalam perjuangan anti kolonial semakin meningkat. Akibatnya tekanan dari musuhpun semakin keras.

Di depan konggres partai, Juni l924, Darsono, yang pernah menjadi tangan kanan Semaun, menyatakan bahwa, "Partai tanpa disiplin adalah  ibarat tembok tanpa semen,mesin tanpa baut"⁴⁾ dan ia juga memperingatkan tentang bahaya konsepsi "avonturistis" dalam sebuah perubahan politik atau "revolusi." Juga harus dipahami adanya hukum perkembangan sejarah, untuk membantu kemajuannya (partai - penj). Tapi sejarah itu tak bisa dimajukan lebih cepat dengan memperkosanya. Suatu dokumen berjudul "Manifes Komunis Indonesia" yang bertanggal di bulan pertama pendirian  PKI  telah menyatakan:

"Kaum komunis dan partainya tidak bisa bikin pemberontakan. Komunisme tergantung dari keadaan pergaulan hidup dan ia hanya bisa bekerja menurut keadaannya. Kewajiban kaum komunis dan partainya yaitu memimpin pergerakan kaum buruh supaya dalam pertentangannya tidak demikian banyak ada jiwa manusia yang dikorbankan percuma. Kewajiban kaum komunis yaitu membawa pergerakan kaum buruh di jalan-jalan yang baik dan mudah. Fihak sana mendakwa kita hendak membikin revolusi. Kita menjawab bahwa kita tidak membikin revolusi, tetapi kita yakin-yakin benar,bahwa revolusi dunia itu akan pecah sendiri (...). Kaum komunis dan partainya hanya bisa memudahkan lahirnya  dunia baru, lain tidak. Partai komunnis yaitu dukun beranak bagi dunia baru yang akan lahir itu"⁵⁾

Dengan dipindahkannya kedudukan partai dari basis awalnya di Semarang ke Jakarta, kongres telah melemgkapkan pengertian PKI, dalam nama dan peranannya sebagai suatu organisme yang matang, mampu menantang kekuasaan, bahkan dipusatnya sendiri, di mana kekuasaan itu bercokol dan menindas, mengawasi dan menghukum.

Peristiwa-peristiwa dari bulan November l926-Januari l927 serta serangkaian demonstrasi yang tak terkendali, yang dapat menimbulkan perlawanan umum terhadap diktaktor kolonial, menunjukan, bahwa rencana partai tentang tanggung jawab dan disiplin yang dibahas dalam konggres Juni l924, tetap menjadi cita-cita yang belum bisa dicapai. Pimpinan partai yang berantakan akibat tekanan yang terus menerus, tak mampu lagi menanggulangi berbagai usul dari kader-kader regional yang cenderung menilai kekuatan mereka secara berlebihan.

Setelah berbagai kejadian, yang menyebabkan dilarangnya PKI dan ditangkapnya l3.000 orang, dengan 5.000 diantaranya diadili dan dihukum (l6 orang diantaranya dihukum mati dan akan digantung), serta sekitar l.000 orang dideportasikan tanpa diadili ke Irian Barat. Dalam suatu kamp konsentrasi yang khusus dibuat untuk itu, telah mengungkapkan sampai di mana raison d'etre PKI dan raison d'etre Partai Komunis di Indonesia, spesifikasi suatu Partai yang menggunakan kata "komunis" untuk membedakan diri, tidak begitu mudah dipahami oleh golongan komunis itu sendiri. Para pendiri PKI itu sendiri—yaitu pimpinan tingkat pertama, yang beberapa diantaranya ada di luar negeri dan berhubungan dengan gerakan komunis Internasional—yang paling cepat menguburkan PKI sebagai suatu organisasi.

Mula-mula adalah Semaun. Sejak ia diburu-buru di Indonesia, ia lalu sering berada di Nederland, berhubungan erat dengan para mahasiswa pendiri Perhimpunan Indonesia (PI), dan tentu saja dengan orang-orang Komunis Belanda. Semaun menjadi perantara antara kedua grup tersebut, bersamaan dengan kedudukannya sebagai wakil PKI  di Eropa dan dalam organisasi Internationale Communiste. Bulan Desember l926, segera setelah kegagalan gelombang  pemberontakan pertama di Jawa, atas nama PKI, Semaun yang masih dianggap sebagai  pemimpin PKI, menandatangani suatu persetujuan rahasia dengan ketua PI Moh. Hatta. Dalam persetujuan itu disebutkan bahwa, kaum komunis Indonesia menyerahkan kepemimpinan gerakan pembebasan Indonesia kepada PI, yang tadinya dipimpin oleh PKI. Hatta mengatakan:

"Dalam konvensi  itu antara lain disebutkan pengakuan PKI atas kepemimpinan Perhimpunan Indonesia terhadap gerakan rakyat  Indonesia  seluruhnya, dan PKI tidak akan mengadakan oposisi dalam gerakan itu konsekuensi menuju Indonesia merdeka"⁶⁾

Karena persetujuan itu bersifat rahasia, maka ia hanya menjadi tanggung jawab Semaun pribadi dan tidak ada kelanjutannya yang lebih kongkrit. Tapi persetujuan itu kemudian diumumkan oleh pengadilan Belanda, setelah penangkapan Hatta dan 3 pimpinan PI lainnya pada bulan September l927. Pemerintah Belanda hendak menggunakan dokumen tersebut untuk menunjukan bahwa Perhimpunan adalah suatu organisasi komunis dan subversif, tapi keempat terdakwa yang diadili dalam bulan maret l928 itu kemudian dibebaskan. Dan Semaun harus memberi pertanggung jawaban terhadap kawan-kawan Komunisnya akibat terbongkarnya dokumen tersebut. Pada tanggal l9 Desember l927, Harian Partai Komunis  Belanda  memuat suatu komunike yang ditandatangani Semaun:

"Pers Belanda telah mempublisir suatu persetujuan yang saya tanda tangani  atas nama PKI dan yang ditandatangani M.Hatta atas  nama Perhimpunan Indonesia. Saya mengakui bahwa saya telah menandatangani persetujuan itu tapi (...) setelah saya pelajari dengan lebih  seksama menurut prinsip-prinsip komunis di satu pihak dan berbagai  peristiwa  di Indonesia di lain pihak, saya menyadari bahwa tandatangan saya itu telah dapat diartikan sebagai pertanda hilangnya independensi Partai Komunis dan hilangnya kepemimpinan Partai. Berbagai peristiwa telah menunjukan bahwa kaum komunis di Indonesia, walaupun dikejar-kejar dan ditindas, tetap melanjutkan perlawanan (...) Juga telah diketahui bahwa perlawanan nasional yang terjadi, dipimpin oleh Partai Komunis. Sekarang partai  kami telah membayar dengan harga yang mahal (...) tapi kaum buruh (...) tetap bersimpati terhadap perjuangan besar kami. Kesalahan yang telah saya lakukan dalam penandatanganan persetujuan itu bukanlah karena saya berpikir bahwa partai kita harus siap berjuang sepenuhnya dengan golongan nasionalis revolusioner yang jujur  tapi karena saya telah menerima mereka sebagai  pemimpin seluruh gerakan revolusioner nasional (...) Garis kaum komunis Indonesia, sebagaimana di negara lain, sangat jelas: dalam  keadaan  yang bagaimanapun, harus tetap dijaga independensi partai. Ini adalah  prinsip yang mutlak (...) Saya bertanggung jawab sepenuhnya secara pribadi atas penandatanganan persetujuan tersebut. Ketika saya menandatangani persetujuan itu, keadaan telah menyebabkan saya tidak dapat menghubungi kamarad-kamarad saya di PKI dan di Internationale Communiste"

Dalam peristiwa di atas, pentingnya suatu organisasi yang otonom bagi golongan komunis-lah yang dipertanyakan oleh Semaun, ketika ia bergabung dengan posisi Hatta. Dalam pikirannya, suatu  partai memiliki nilai yang lain pada saat ia berjuang bagi kemerdekaan nasional. Harus ada suatu partai yang memimpin perjuangan itu, dan bila Partai Komunis tak dapat melakukannya, maka kaum komunis menerima kepemimpinan partai lain.

Tentu saja jalan pikiran Semaun tersebut tak bisa diterima oleh anggota-anggota militan partai yang berjuang bagi kelangsungan hidup PKI. Walaupun secara praktis persetujuan Semaun-Hatta itu tidaklah  penting, namun secara teoritis itu sudah cukup untuk meruntuhkan pengaruh dan kewibawaan Semaun, sebagai pemimpin partai, kendati ia telah melakukan otokritik.

Seorang pimpinan PKI yang lain, pembantu dekat Semaun di Indonesia, dan menjadi wakil Internationale Communiste di Asia Tenggara, yaitu Tan Malaka, yang sebagaimana Semaun, telah  menganggap PKI  tidak ada lagi sebagai suatu organisasi. Bersama beberapa pelarian yang mampu pergi keluar negeri, pada bulan Juni l927 di Bangkok, Tan Malaka mendirikan suatu partai baru, PARI (Partai Republik Indonesia), sebagai pengganti PKI.

Nama Partai itu diambil dari sebuah buku Tan Malaka yang diterbitkan dua tahun sebelumnya "Naar de Republiek-Indonesia", dan menanggalkan seluruh hubungannya dengan komunisme. Dokumen-dokumen yang diumumkan PARI menyatakan bahwa partai itu independen dari Internationale Communiste.⁷⁾ Tapi hal ini baru  diketahui kemudian, pada tahun l934.

Di Indonesia sendiri, PKI sebagai organisasi, praktis telah hancur. Masalahnya adalah harus diketahui apakah ia perlu dibangkitkan kembali, dengan kata lain, harus diketahui apakah Indonesia  masih memerlukan suatu Partai Komunis, atau harus melakukan suatu hal yang lain. Tapi bagaimanapun, mengingat organisasi Komunis dilarang oleh Undang-Undang, harus dipikirkan pembentukan suatu partai ilegal, suatu partai gelap, yang dalam perkembangan gerakan kemerdekaan di Indonesia, merupakan suatu masalah yang benar-benar baru.

Pada tahun l908, dalam waktu yang hampir bersamaan, berdirilah sindikat buruh kereta api Vereeniging Van Spoor en Tramweg Personeel (VSTP), organisasi pertama jenis tersebut yang dibentuk bagi buruh-buruh non Eropa, dan perkumpulan Budi Utomo (BU), yang dinyatakan oleh para sejarawan Indonesia sebagai perkumpulan pertama yang "berkesadaran nasional" dan yang hari lahirnya, 20 Mei, diperingati sebagai "hari Kebangkitan Nasional." Kemunculan serempak dua jenis organisasi tersebut, bukanlah karena kebetulan, ia mencerminkan adanya kebutuhan baru bagi berbagai lapisan masyarakt Hindia Belanda, yang berada di bawah suatu tekanan yang sama; PKI bisa dianggap sebagai hasil radikalisasi progresif gerakan ganda tersebut, sebagai jawaban atas pergeseran dan agresi yang diderita rakyat jajahan, dan itensifikasi serta generalisasi perembesan dan dominasi kolonial pada awal abad XX.

Gerakan kaum buruh dalam sindikat buruh kereta api, selain merupakan sindikat (sektor pilot) dalam membangun ekonomi massa, juga merupakan sindikat pilot yang, di Eropa dan Asia, menyumbangkan sejumlah kader bagi pusat-pusat gerakan buruh secara umum dan kemudian  pada gerakan komunis yang lahir di depannya. Sneevliet yang datang  di Indonesia pada tahun l9l3, adalah bekas ketua sindikat buruh kereta api Belanda di tahun l9ll, pada saat ia berangkat dari sana. Selain itu, ia juga seorang penggerak sayap kiri Partai Sosial Demokrat, partai politik yang menyatakan dirinya  mewakili kepentingan murni gerakan buruh, klas buruh, klas yang paling baru dan paling terhisap dalam masyarakat modern, klas yang sambil menghentikan eksploitasi terhadap dirinya, sekaligus membebaskan masyarakat modern seluruhnya.

Suatu partai yang didasarkan pada prinsip-prinsip sayap kiri itulah yang kemudian didirikannya di Semarang pada tahun l9l4 di kantor VSTP, bersama kelompok militan terdidik dari kalangan sindikat, yang kemudian merancang seluruh kerangka partai yang dinamakan ISDV. Di antara militan tersebut, terdapat Semaun, karyawan muda di bagian administrasi jawatan kereta api Surabaya, yang pada tahun l914 menjadi anggota komite pimpinan VSTP.

Di dalam sejarah sindikalisme di Indonesia, sindikalisme yang revolusioner yang anti kolonial dan anti kapitalis—sebagaimana sejarah komunisme di Indonesia—selalu terdapat formatur yang berasal dari kalangan buruh kereta api. Misalnya Winanta, yang terpilih menjadi ketua PKI pada konggres bulan Juni l924. Ia adalah karjawan jawatan kereta api Bandung. Pada masa-masa sulit ditahun  l930-an, di mana gerakan sindikat revolusioner ditindas dan dikejar-kejar, berkat sindikat buruh kereta apilah maka untuk sementara waktu pimpinan berhasil dipertahankan dengan dipilihnya Djokosudjono dalam tahun l933 di Surabaya, atau ketika beberapa tahun kemudian pengacara Hindromartono, pendiri Barisan Kaum Buruh, pada tahun l938, terpilih menjadi  pimpinan. Dua pemimpin terkemuka SOBSI (sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, yang berdiri pada tahun l947), yang merupakan federasi buruh terbesar sebelum tahun l966, Njono, sang Ketua, dan Nardjoko, sang wakil, adalah anak-anak buruh kereta api. D.S Atma, Sekjen SOBSI adalah bekas karyawan di jawatan yang sama.

Melalui gerakan buruh, nilai-nilai yang di Eropa disebut kiri (nilai-nilai yang prinsip utamanya adalah demokrasi—yang pada saat yang sama berarti demokrasi politik dan demokrasi sosial) kemudian merasuk ke dalam masyarakat Indonesia. Dan pada tahun l923 suatu penerbitasn PKI menggunakan nama "kiri." Di samping VSTP, terdapat persekutuan yang saling berkait dalam gerakan kebangkitan di segala penjuru dunia dengan model, pengalaman organisasi dan aksi yang saling mempengaruhi dari suatu negeri ke negeri lain. BU lebih dari sekedar bentuk pertama partai nasional, ia merupakan bentuk pertama dari suatu persatuan mahasiswa yang menaruh perhatian terhadap masalah-masalah sosial. Pada tahun yang sama (l908) terbentuk pula persatuan mahasiswa Hindia Belanda yang pertama di Belanda. Dari persatuan inilah kemudian lahir Perhimpunan  Indonesia. Tapi  dalam  tahun-tahun  pertama, persatuan mahasiswa yang ada di Belanda tersebut cukup puas hanya dengan mencontoh para mahasiswa Belanda dalam "studentcorps"-nya, dengan kegiatan sosial yang berkisar pada penyelenggaraan pesta, dansa dan membuat berbagai acara remaja lain yang berkaitan dengan masalah disekitar mereka.

Jadi bisa dilihat betapa jauhnya langkah para mahasiswa kedokteran seperti Sutomo, Gunawan Bersaudara dan Tjipto Mangunkusumodibanding kawan-kawannya yang belajar di Belanda, ketika  mereka mendirikan BU di Jakarta. Padahal mereka berasal dari lingkungan sosial yang sama: keluarga besar yang bekerja di dalam aparatur administrasi yang melayani kepentingan Kolonial. Pada masa itu, kebutuhan baru akan administrasi dan pengawasan (dalam jumlah dan kualitas), yang erat berkaitan dengan peningkatan kekuasaan kolonial, telah menyebabkan pemerintah Belanda menerapkan suatu "Belandanisasi" lebih luas bagi lapisan sosial tersebut, dengan membuka formasi pendidikan model Belanda yang lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan administrasi, seperti partisipasi (tentu saja minoritas) dalam Dewan Nasional yang dibentuk saat itu, guna membantu pemerintah pusat yang kewalahan.

Lapisan sosial tersebut kemudian dihadapkan pada dua kemungkinan: Menerima "Belandanisasi" dan mencari jalan untuk lebih  terintegrasi dalam masyarakat kolonial, atau menganggap "Belandanisasi" tersebut bukan sebagai suatu keistimewaan bagi mereka, tapi sebagai suatu kebutuhan bagi pembangunan Indonesia yang  menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia, agar ia bisa, dan akhirnya mempunyai pemerintahan sendiri. Sikap kedua-lah yang dianut oleh para pendiri BU, sikap anti-elitisme, yang merupakan salah  satu pendirian tipikal golongan "kiri" dalam konsepsi Eropa.

BU, yang oleh para mahasiswanya kemudian diserahkan pimpinannya kepada generasi orang tua mereka, untuk dijadikan sebuah persatuan sosio-kultural yang lebih luas, dinamis dan terbuka bagi seluruh generasi di Jawa, ternyata berkembang secara bertolak belakang, dan hanya dapat bertahan di Yogyakarta, dengan hanya satu tuntutan di kalangan priyayi.⁸⁾ Persatuan rakyat yang  lebih luas,  yang telah gagal dikembangkan oleh BU tersebut, kemudian dapat dicapai dengan berdirinya Serekat Islam.

Dari  pertemuan antara Sarekat Islam dengan sindikat buruh VSTP dan Partai sosialis kecil ISDV ditambah dari dorongan ke "kiri" Sarekat Islam di bawah pengaruh VSTP dan ISDV (dorongan ke kiri itu bisa dibuktikan dalam evolusi berbagai pernyataan SI pada kongres tahun l9l6 dan l920) yang dinamis dengan semboyan egalitarian "Sama rata Sama Rasa", kemudian lahirlah PKI, yang dari ISDV memperoleh basis kelasnya dan dalam Sarekat Islam mendapat basis massanya.

Kelemahan ekstrim yang beruntun dari kelas buruh dalam hubungannya dengan rakyat yang lain di Indonesia, seperti di negeri jajahan lainya, serta negara-negara yang belum berkembang, telah menimbulkan  kesulitan  bagi Partai Komunis—yang pada dasarnya hendak menjadi "Partai Klas Buruh", guna menjadi sebuah Partai massa. Sebab dengan menjadi sebuah Partai Massa, yakni yang tidak hanya berpengaruh di dalam massa rakyat, tapi suatu partai yang terbentuk oleh massa itu sendiri, di mana setiap anggotanya mendaftarkan diri dengan dengan sukarela sambil menyatakan bahwa politik (yang menentukan masa depan negara dan rakyat) adalah juga urusan mereka, maka Partai Komunis dapat menunjukan rasa demokrasinya, penghormatan dari rakyatnya dan kemampuannya memerintah negeri.

Ini berarti, dalam kondisi negara yang belum berkembang, ia, Partai Buruh, harus membangun diri mulai dari lapisan sosial non-buruh, yang mungkin bisa menerima teori bahwa klas buruh adalah pionir dalam pembangunan sosial (teori yang menjadi dasar keberadaan Partai-Partai Komunis), tapi tidak melihat dengan nyata apa maksudnya dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan praktis Partai mereka, yakni, kapan harus mengambil suatu keputusan.

Artikulasi PKI-Sarekat Islam menjadi rumit, mengingat keanekaragaman gerakan itu dan keanekaragaman pimpinannya; hasil dari konflik orientasi ini yang kemudian menyebabkan SI merubah dirinya menjadi Partai, untuk menempatkan diri di dalam tingkat yang sama sebagai organisasi, seperti PKI.

Dalam dualisme klas/massa meningkat pula dualisme antara kader/massa atau elite/massa. Ketika konflik dalam SI telah memecahkan organisasi tersebut, dan sayap kirinya menjadi suatu grup otonom dengan nama Sarekat Islam Merah (sejak l924, menjadi Sarekat  Rakyat), corak hubungan yang dualistik terjadi antara PKI (organisasi buruh yang mencapai  tingkat  "partai") dengan Sarekat  Rakyat, organisasi petani yang dengan partai sebagai organisasi komunis, para anggotanya tak dapat lagi secara keseluruhan dianggap berpribadi komunis.

PKI  memanfaatkan kerangka struktur Sarekat Rakyat, tapi Sarekat Rakyat sebaliknya dapat juga  menggerogoti partai, membuatnya lumpuh. Hubungan buruh/petani (klas/ massa) menuntut pula agar budaya politik kaum buruh, yang lahir bersama bentuk-bentuk modern kekuasaan  politik, dapat mengendalikan dan menguasai secara efektif budaya petani, kerangka petani dalam perwakilan pemerintahan, peranannya dalam perjuangan melawan pemerintahan, dalam penentuan tuntutan, dalam perlawanan, dalam revolusi dan akhirnya peranan petani dalam pengambilan kekuasaan. Bila bentuk-bentuk representasi tersebut masuk dalam strategi model archaique yang tidak lagi dipakai dalam masyarakat baru, ia dapat memberikan kesempatan, dalam suatu provokasi, guna menjadi alasan bagi pemerintah yang berkuasa menyerang Partai Buruh secara keseluruhan. Di sini, disiplin tetap merupakan sebuah masalah yang besar.

Apa yang terjadi pada akhir tahun l926-awal l927, merupakan suatu perlawanan umum pertama terhadap diktaktor Belanda, perjuangan bersenjata pertama yang bertujuan bukan lagi untuk mencegah kekuasaan  kolonial bercokol, tapi untuk menggulingkan dan menggantikannya dengan suatu kekuasaan baru yang berasal dari rakyat, dari "kaum tak berpunya," dari "kaum terhisap." Kendati pemberontakan  telah dipersiapkan selama beberapa bulan oleh PKI, pemberontakan itu sendiri gagal hampir secara menyeluruh, atau tepatnya, ia merupakan kegagalan total pimpinan partai dan tekanan besar yang memecahkan mereka pada saat pengambilan keputusan. Gerakan ini hancur dengan cepat. Diawali dengan pemogokan besar pegawai transpor dan administrasi, khususnya pemogokan buruh kereta api di tahun l923, yang hampir mendekati gaya pemogokan besar-besaran di Eropa⁹⁾ pemogokan tersebut segera dapat digagalkan. Gerakan tahun l926, berkembang mulai dari kegagalan pemogokan tersebut, yakni dalam situasi lemahnya PKI dan seluruh gerakan buruh; serta model revolusi petani dalam sejarah Jawa Barat, pusat utama dari gerakan tahun l926, ¹⁰⁾ menjadi model yang dominan; ia tetap menjadi model bagi berbagai gerakan sosial besar yang melanda Indonesia sejak proklamasi, "Peristiwa Tiga daerah l945-l946," atau "peristiwa Madium l948." Ini bukanlah berarti bahwa model petani hanya diciptakan oleh petani, tapi tradisi perjuangan petani masih mengilhami secara menentukan atas para pemberontak. Siapakah pemberontak-pemberontak tersebut? Sebagai misal adalah mereka yang dideportasikan ke Irian Jaya:

"Pada penghabisan  Maret l928 (jadi tidak  termasuk  orang-orang yang masih dalam penjara) banyaknya orang yang diinternir di sana ada  823, diantaranya l5 orang perempuan dan l0 orang Tionghoa, diantaranya  629 dari Jawa, 77 dari Sumatera dan 33 dari Maluku; diantaranya 9 berumur kurang dari 20 tahun, 422 berumur 20-29 tahun, 8l berumur 40-49 tahun, diantaranya 383 pegawai rendah, 79 petani, 361 guru, supir dan pedagang kecil"¹¹⁾

Jadi pemberontakan tersebut merupakan suatu gerakan orang-orang bergaji kecil, pegawai rendah dan guru, tanpa kehadiran petani yang signifakatif, juga tidak ada kaum buruh; tapi masih harus dilakukan suatu analisa sosiologis terhadap l3.000 orang yang ditangkap untuk mengambil suatu kesimpulan yang serius. Mereka itu adalah lapisan sosial yang menjadi tujuan prioritas  PKI dengan kaum buruh di sektor produksi dan yang barangkali, menjadi basisnya. Masalahnya kemudian adalah bagaimana bisa sampai terbentuk suatu corps politik yang berideologi homogen dan mampu berinisiatif dalam jangka waktu lama.

Dalam pernyataanya pada bulan desember l927, yang membatalkan persetujuan rahasia yang telah ditandatanganinya bersama Hatta setahun sebelumnya, Semaun menunjuk betapa pentingnya menjaga independensi organisasi partai komunis agar partai bisa menjalankan "peranan kepemimpinanya".

Pengertian "partai pelopor" atau "Partai Garda Depan" dalam Partai Komunis, berasal dari peranan motor klas buruh dalam dinamika  sosial, demikian dinyatakan dalam karya-karya Marxis, guna menunjukan posisi garda depan dari suatu partai politik yang mampu mengasimilasikan dan memproduksi peranan motor tersebut. Suatu pengertian global dalam kerangka sosiologis dan historis. Tapi dalam beberapa periode sejarahnya, PKI telah memahami persoalan tersebut sebagai pengertian mekanis dan memandangnya sebagai suatu bentuk fatalite politik yang telah menjadikan PKI sebagai komandan. Dalam arti militer, dari semua kekuatan politik lainnya.

PKI kemudian mencoba menempatkan diri dalam kedudukan sebagai komandan, ketika Sukarno pada tahun l933 dalam "Mencapai  Indonesia Merdeka" mengidentifikasi, bagi kepentingannya, suatu "Partai Pelopor" dan "Partai Panglima". Tapi Sukarno tidak menjelaskan teori sosiologis partai sedikitpun. Ia hanya  menyebutkan suatu teori strategis; rakyat harus memiliki suatu Partai Pelopor, sebagaimana tentara memerlukan seorang Jenderal, karena tanpa pemimpin tentara akan kalah sebelum berperang. Dan mengingat Partai sebagai wakil rakyat dan bangsa, sebagaimana ia menjadi wakil dari nilai-nilai kesatuan, maka ke semuanya itu hanya bisa dilakukan oleh satu Partai tunggal. Lalu tinggal di cari dalam kesatuan  itu, bagaimana caranya menyatakan suara  yang berbeda-beda, yakni bagaimana menjalankan suatu aparat yang demikian kompleks tanpa perlu mengurangi jumlah pemimpin dan suatu massa terpimpin. Serta bagaimana di dalam tubuh satu partai, gambaran suatu bangsa atau negara, perantara antara bangsa dan negara, terselenggaranya kedaulatan dari bawah yang ke luar dari gaya militer yang didominir oleh atasan.

PNI,  prototype partai yang dikehendaki Sukarno didirikan pada tahun l933, untuk mengisi kekosongan, akibat larangan de jure dan keruntuhan de facto PKI. Ada pula PARI yang dari luar negeri dan dalam klandestin ingin memainkan peranan serupa. Kegagalan  PKI agaknya telah memberikan semangat bagi tumbuhnya partai-partai, dan dalam perkembangan tersebut, kata "kiri" kemudian dipakai secara lebih luas lagi, sebagai unsur klasifikasi yang  menjadi suatu kebutuhan.

Kata "kiri" dalam perbendaharaan kata politik internasional, agaknya merupakan konsekuensi dari Revolusi Perancis; kata "kiri" seringkali digunakan dalam perempat abad XIX, dan "kiri" menunjuk pada  ide-ide  wakil rakyat yang duduk sisebelah kiri Ketua  di ruang  Parlemen Perancis. Kata "kiri" juga digunakan, pada masa yang  sama, di  Inggris, tanpa dihubungkan  dengan  letak duduk anggota  parlemen di ruang sidang¹²⁾

"Kiri" di Prancis mula-mula didukung dengan tuntutan "kedaulatan bangsa" melawan "kedaulatan raja," kedaulatan yang datang dari bawah dan bukan dri atas;  ia mendukung demokrasi melawan otoriterisme, yakni majelis pilihan rakyat melawan anggota yang diangkat, ia memperjuangkan pemilihan umum melawan pemilihan censitaire (dimana yang memilih dan yang dipilih harus membayar pajak tertentu - penj.) dan menentang hak pilih yang hanya diberikan kepada orang-orang kaya.

Pada saat pengertian "kiri" mulai meluas di Eropa, munculah "sosialisme" dan "komunisme". Lalu ketiga pengertian tersebut saling kait-mengkait. Di samping golongan kiri "liberal" terdapat kelompok "ekstrim kiri," sosialis atau komunis. Namun ketiga-tiganya memiliki ide bersama yang berasal dari Revolusi Perancis. Konstitusi dan pengadaan lembaga-lembaga negara, kedaulatan rakyat harus dijamin, dan rakyat berhak untuk berontak  terhadap pemerintahan  despotis yang tidak mengakui kedaulatannya: "bila pemerintah melanggar hak-hak rakyat, maka  pemberontakan adalah bagi rakyat dan merupakan bagian dari rakyat. Kedaulatan merupakan hak rakyat yang paling suci dan merupakan kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan"¹³⁾

Dasar utama dari doktrin sosialis adalah pemikiran bahwa, kedaulatan rakyat telah dilanggar apabila hubungan sosial mengakibatkan timbulnya inegalite (ketimpangan) dan terpecahnya masyarakat menjadi pemilik dan proletar, serta menempatkan kaum proletar di bawah dominasi pemilik; sedang Revolusi Perancis l789 yang memproklamirkan "kemerdekaan, persamaan, persaudaraan" tidak menghendaki digantinya dominasi aristokrasi menjadi dominasi para pemilik besar, golongan sosialis ingin membebaskan rakyat seluruhnya.

Perubahan yang tampil di Eropa pada awal abad XIX dan berbagai tuntutan yang ditimbulkannya, merupakan akibat gelombang besar gerakan revolusioner l848, yang melanda seluruh Eropa, serta menimbulkan gerakan pembebasan nasional di beberapa negara. (Hongaria misalnya), gerakan republiken (di Perancis, Febuari l848), pemberontakan kaum buruh (di Paris, Juni l848). Tepat seratus tahun kemudian, gerakan revolusioner yang cukup kompleks dan berbeda-beda berkembang di Asia, gerakan-gerakan kemerdekaan nasional di negara-negara yang masih dijajah atau gerakan demokratis anti feodalisme atau anti kapitalisme di negeri-negeri yang sudah merdeka. Beberapa penulis mencoba meyakinkan bahwa berbagai revolusi di Asia tersebut "dipimpin" oleh komandan yang sama, Uni Soviet; tapi tak seorangpun yang menyebut "komandan" dari revolusi Eropa l848.

Di Indonesia, sekitar tahun l930, terdapat dua aliran besar dalam gerakan nasional. Di satu pihak di sekitar Sutomo (pendiri BU) di Surabaya dan M.H Thamrin di Jakarta, aliran yang menerima lembaga-lembaga yang didirikan Belanda, sambil mencoba menambah jumlah orang Indonesia di Lembaga tersebut dan mencoba mengarahkan sistem administratif dari dalam sistem itu  sendiri. Di lain pihak,  PNI dan Serekat Islam yang mengikuti Partai Kongres India, menolak segala kerjasama dengan pemerintahan kolonial; aliran inilah, yang terutama terdiri dari orang-orang laique—bukan dari kalangan agama—yang akan menyebut dirinya sebagai "gerakan nasional kiri." Tentu saja, berbagai organisasi bawah tanah yang ilegal, termasuk dalam aliran ini.

Golongan kiri legal tidak hanya berbeda dalam sikapnya  terhadap pemerintah; PNI—setelah bubarnya—dua partai yang saling mengaku sebagai pewarisnya, Partindo (Sukarno, Sartono, Amir Sjarifudin) dan Pendidikan Nasional Indonesia (Hatta, Sjahrir), mengembangkan program yang diilhami golongan sosialis; "Marhaen", sebagai pengganti "buruh" dalam teks komunis, harus mampu mengatasi masalah hubungan klas/massa seperti yang dihadapi  PKI, paling tidak dalam tingkat  konsepnya; "marhaen" adalah nama yang diberikan kepada seluruh orang Indonesia yang tidak punya kekuatan, buruh atau bukan. "Marhaenisme" digunakan sebagai definisi dari "Sosialisme ala Indonesia."

Mulai tahun l935, golongan kiri legal tersebut dihadapkan kepada masalah yang akan merubah mereka. Pertama karena adanya ancaman yang makin besar terhadap legalitasnya; suatu tekanan yang tiada berhenti dalam segala bentuknya dilakukan jaksa penuntut umum dan birokrasi polisi yang kekuasaan penuhnya menjengkelkan semua pendatang asing, bahkan terhadap para partisan penuh sistem kolonial, seperti Profesor Prancis G.H Bousquet dari Universitas Aljazair¹⁴⁾ Dan Partindo serta Pendidikan praktis tidak dapat bergerak sama sekali. Selain adanya ancaman dari dalam negeri, ekspansi imperialisme Jepang di Asia Timur dan model diktaktur militer yang diwakilinya juga dianggap sebagai ancaman dari luar negeri. Tanbahan lagi Sutomo dengan partai baru yang dipimpinya, Parindra, secara jelas mendukung Jepang dengan tendensi otoriter dan dominatornya. Melemahnya partai-partai kiri tersebut menyebabkan Parindra, partai kanan, menjadi kelompok utama adalam gerakan nasional.

Menghadapi tiga serangan golongan kanan dan ekstrim kanan, Jepang, Belanda, Indonesia, golongan kiri akhirnya merubah sama sekali taktiknya dan menanggalkan politik non-koperasi yang semula merupakan ciri mereka. Golongan kiri akhirnya bergabung dalam organisasi baru Gerindo, yang dibentuk bulan Mei l937, dengan diilhami oleh "Front Populer", aliansi golongan  kiri yang sebelumnya mencapai kekuasaan di Spanyol dan  Prancis. Berbeda dengan Front Populer, Gerindo bukanlah aliansi partai-partai independen, melainkan pengelompokan kembali anggota partai-partai kiri seperti Partindo, yang memutuskan bubar atau kelompok yang mewakili partai bawah tanah PKI dan PARI. Para pemimpin utamanya adalah Amir Sjarifudin dan A.K Gani.

Tujuan dari Gerindo adalah mempersatukan seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang asal daerahnya, guna menuntut demokratisasi lembaga-lembaga dan dibentuknya Dewan Perwakilan yang sesungguhnya dari pemerintahan Belanda. Dalam rangka tuntutan Demokratisasi  tersebut Gerindo mengakui lembaga-lembaga kolonial. Tapi  hal itu dituntut juga oleh Parindra. Yang membedakan Gerindo dari Parindra adalah, konsepsinya yang anti rasis dalam kebangsaan dan nasion: orang Indonesia manapun, dari rakyat Indonesia, yang memilih menjadi orang Indonesia, tindakan ini merupakan suatu keputusan  politik, bukan hak dari kelahiran atau lamanya  nenek-moyang tinggal di Indonesia. Perbedaan yang lain dengan Parindra adalah  tekananya  pada kerakyatan sebagai kedaulatan dan pada "hak-hak  kaum susah." Terakhir adalah tawarannya kepada seluruh kekuatan politik di Indonesia, termasuk Belanda, untuk membentuk Front Bersama menghadapi imperialisme Jepang. Fasis dan militeristis; yang terakhir ini tidak akan bisa dipahami secara baik, sebagaimana nampak pada lemahnya perlawanan ketika Jepang  menduduki Indonesia.

Tapi di samping golongan "kiri legal" tersebut, adakah, dalam ilegalitas, kelanjutan dari PKI? Bila ia tidak ada di penjara atau di dalam kamp-kamp di Nusakambangan dan Irian, di Digul, di manakah golongan Komunis Indonesia? Masih adakah mereka? Masihkah mereka melakukan sesuatu? Polisi politik Belanda secara periodik berhasil membongkar jaringan PKI, tapi ini tidak berarti bahwa jaringan-jaringan itu betul-betul ada. Sebuah dokumen PKI menyatakan:

"Sesudah kejadian pemberontakan tahun l926-l927 ini, kaum Komunis Indonesia boleh dikatakan putus sama sekali hubungannya yang teratur dengan luar negeri. Partai tidak mendpat didikan yang teratur mengenai pekerjaanya dan tidak mendapat teori tentang perjuangan  revolusioner. Kedatangan kawan Musso secara illegal dari luar negri dalam tahun 1935 membantu kaum komunis Indonesia menyusun organisasi illegal dan menentukan politik partai dalam perjuangan melawan fasisme (...) Walaupun tidak lama sesudah kawan Musso kembali keluar negri diadakan penangkapan terhadap pemimpin-pemimpin dan  pengikut-pengikut PKI. PKI  masih  terus  bisa menjalankan aktivitetnya di bawah tanah hingga jatuhnya kekuasaan fasis Jepang"¹⁵⁾

Analisa tersebut agaknya menyimpulkan bahwa, pada saat Komunis Indonesia tidak dapat mempertahankan hubungannya dengan dunia luar, sebelum tahun l935, dan sangat terpecah dalam menentukan sikapnya di masa datang: ini terlihat bahkan dalam tingkatan militan yang dideportasi ke Irian, yang terpecah menjadi berbagai kelompok yang bermusuhan. Beberapa diantaranya barangkali mencoba mengikuti PARI, saat partai tersebut mulai dikenal, secara gelap tentu saja, di dalam negeri; bagi mereka, agaknya, PARI tidak lain dari PKI itu sendiri. Yang lainnya masuk ke dalam PNI, yang telah menyatakan bahwa partai itu akan melanjutkan kerja yang telah dimulai PKI; bagi mereka, rintangan ideologis pada saat mereka masuk ke dalam partai non komunis, tidak terlalu besar dibanding halangan nyata dalam mengorganisasi PKI sebagai aparat klandestin; air akan menyeret lumpur yang dilaluinnya, air akan memenuhi jambangan yang ditemuinya. Bagaimanapun, antara PKI, PARI, PNI, berada pada landasan yang sama; para ahli teori boleh mengarahknnya  pada "nasionalisme" atau "internasionalisme" atau "dwitunggal", tapi landasan tersebut, yang menimbulkan pemberontakan pada berbagai lapisan rakyat melawan dominasi kolonial, menciptakan terutama suatu aspirasi yang berciri khas, yang diungkapkan serentak oleh seluruh partai rakyat Indonesia, oleh seluruh golongan kiri Indonesia, betapapun konflik teori memisahkannya.

Tapi untuk kelompok Komunis Indonesia di eropa, yang baru  mengetahui bahwa PARI-nya Tan Malaka telah menyatakan  independensinya dari Internationale Communiste, PARI tidak boleh di anggap sebagai PKI bentuk baru; jadi harus dicegah jangan sampai golongan Komunis Indonesia bergabung di sekitar Tan Malaka, dan untuk itu partai harus dibangun kembali sambil melakukan hubungan dengan Partai Komunis lain di seluruh dunia. Misi itulah yang pada tahun l935 dipercayakan kepada Musso, anggota pimpinan PKI yang berada di Eropa pada saat meletusnya peristiwa l926-l927, dan yang menggantikan Semaun di Belanda; misi tersebut kemudian mendapat perlawanan dari para pendukung Tan Malaka, di luar negeri dan juga di Indonesia, yang menyatakan bahwa PKI sudah mati dan bahwa mereka adalah ahli warisnya.

Bagi  Musso, PKI tetap ada dan PARI hanyalah merampas. Kejaksaan Belanda tidak ambil pusing terhadap perbedaan itu, baginya semua itu adalah "Komunis," "ekstrimis yang berbahaya" dan ia membuang mereka ke Irian tanpa diadili, siapa saja yang berhasil ditangkap. Di antara mereka terdapat orang-orang yang menyusun  sel-sel PKI yang dibentuk Musso di Surabaya awal tahun l936, di lingkungan sindikalis Djokosudjono. Dalam kamp tahanan di Irian, anggota-anggota PARI menjulukinya "PKI muda" atau "baru." Ketika para tahanan itu dipindah ke Australia dan anggota-anggota PKI berkat bantuan kaum Komunis Australia, menerbitkan suatu buletin gelap, mereka menulis:

"Lawan selalu mencoba memecah pergerakan kita. Cara memecahnya dengan bermacam-macam jalan. Antara lain adalah sebutan PKI Lama dan PKI baru (...) Bagi kita kawan sefaham, PKI hanya satu. Kita hanya mengenal satu partai komunis yaitu PKI. Tidak ada lama tidak baru..."¹⁶⁾

Itulah tujuan Musso: menjamin kontinuitas PKI, mempertahankan namanya, kehidupan organisasinya, menjamin kedudukan PKI dalam sejarah  Indonesia, dan membuat PKI sebagai pionir dalam sejarah Indonesia. Dengan cara yang sama Aidit tahun l950 mencoba menunjukan bahwa pemuda-pemuda Komunis memainkan peranan penting di Jakarta dalam periode Mei-September l945, tanpa perlu membuktikan dan menyatakan di mana-mana bahwa mereka itu adalah Komunis. ¹⁷⁾

Bila Musso pada tahun l948, tiga tahun setelah l7 Agustus l948, dan Aidit tahun l950 (Musso telah terbunuh dalam peristiwa Madiun) mencoba menunjukan bahwa sejarah Komunis adalah sejarah yang gilang-gemilang, adalah karena PKI dalam tiga tahun pertama kemerdekaan itu hampir tidak pernah terang-terangan membiarkan golongan kiri mengidentifikasikan dirinya kepada Partai Sosialis, partai yang pendirinya adalah Amir Sjarifudin, dia lagi, sekeluarnya dari penjara dimana Jepang telah menjebloskannya ke sana sejak Febuari l943.

Bagaimana mungkin Partai Sosialis dapat membangun supremasinya di tengah golongan kiri Indonesia, mengapa hal itu tidak pernah dipertanyakan oleh PKI? Banyak kemungkinan yang bisa dijelaskan, sambil menanti dibongkarnya arsip, bila masih ada. Yang paling mendekati adalah yang menganggap klandestinitas tidak akan memungkinkan PKI untuk bangkit kembali secara nyata dan perlahan-lahan, dan bahwa perpecahan setelah kegagalan l926-l927 tidak bisa diatasi, atau telah diganti dengan yang lain, yang juga tak berdaya. Secara umum, militan Komunis lama dan baru, tahun l945 tidak cukup merasa yakin bahwa tumbuhnya PKI yang berpengaruh dan dinamis telah dapat menyumbangkan kepentingan yang positif; bahkan, pikir mereka, kehadiran PKI justru hanya menimbulkan kesulitan dalam hubungan dengan sekutu  Inggris-Australia, yang baru mendarat di Indonesia pada saat berdirinya partai-partai politik. Partai Sosialis, yang melanjutkan fungsi Gerindo dalam tugasnya membangun suatu Indonesia yang independen dan Demokratis, berhasil dalam beberapa waktu menggabungkan aliran besar yang berasal dari Gerindo dan bekas anggota pendidikan, yang memberikan kepada pemerintahan Sjahrir, dengan Amir sebagai menteri pertahanannya, suatu sarana yang berharga yakni mobilisasi rakyat.

Beberapa pengacara yang pernah menjadi anggota biro eksekutif Gerindo pada masa penyerbuan Jepang dan yang dididik dalam bidang hukum di sindikat, November l945 mencoba, didorong oleh bekas peserta pemberontakan l926, memproklamirkan kelahiran baru PKI secara legal. Mereka terbentur pada hegemoni Partai Sosialis, pada aliansi Sjahrir-Amir Sjarifudin, yang berarti pada  pemerintah, dan bulan Maret l946 harus menyerahkan pimpinan PKI  mereka kepada bekas-bekas tahanan di kamp konsentrasi Irian, yang kembali dari Australia dan yang mau menerima hegemoni Partai Sosialis. Tetapi agaknya diperlukan suatu krisis gawat seperti jatuhnya kabinet Amir (yang menggantikan Sjahrir) untuk dapat mencuatkan kembali masalah peranan khas PKI dalam perkembangan strategi global golongan kiri.

Pada saat itulah, Agustus l948, ketika Sjahrir dan bekas anggota pendidikan ke luar dari Partai Sosialis untuk membentuk Partai Sosialis Indonesia dan mendukung pemerintahan Hatta yang menggantikan Amir, Musso berhasil kembali dari Eropa untuk meyakinkan Partai Sosialis agar bergabung dengan PKI. Dengan maksud mengarahkan politik partai agar tidak lagi berdasar pada kompromi, tapi pada perjuangan melawan penyerbuan Belanda, guna menjamin kemerdekaan negara dan untuk memberikan dukungan kepada kaum buruh dan tani, khususnya untuk merealisasikan reformasi agraria.

Tumbangnya persatuan golongan kiri, sayap kiri, aliansi Hatta dan Sjahrir, yakni dari aliran Pendidikan Nasional Indonesia sebelum perang, dengan Masjumi, telah menimbulkan situasi yang sulit dikembalikan lagi. Pertentangan militer yang melahirkan peristiwa Madiun, bahkan telah membuat situasi tersebut tetap bertahan sampai lama. Bekas anggota PARI yang, setelah mendukung Hatta, bulan November l948, menganggap PKI sudah hancur, lalu mendirikan Partai Murba yang meniupkan slogan: "Sayap kiri, Hara Kiri," Golongan kiri, dari segala segi, nampak berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan.

Paradoknya adalah, ketika ada beberapa menteri dan beberapa pejabat tinggi Komunis dalam periode l962-l965, fase kedua dari Demokrasi Terpimpin, tapi bukan pada saat itulah PKI memiliki kekuatan besar dalam aksinya. Partai massa, untuk pertama kali dalam sejarahnya, partai yang dalam pemilu l955 dan l957 menunjukkan kenaikan yang terus menerus, tapi setelah diberlakukannya keadaan darurat perang (SOB) Maret l957, berada dalam situasi seperti kelompok demonstran yang di kelilingi petugas keamanan. Kadangkala para petugas keamanan tersebut cukup mengamati tanpa turun tangan, kandang-kadang terjadi diskusi dan bisa juga terjadi insiden, para demonstran berang dan para petugas keamanan menembak.

Tanggal 8 Juli l960, Harian Rakyat, surat kabar PKI, menulis suatu editorial panjang yang menilai hasil setahun Kabinet Kerja, yakni setahun Demokrasi Terpimpin. Suatu penilaian yang kritis. Koran itu disita, dilarang terbit beberapa minggu (penerbitan PKI lainnya tetap dilarang selama tiga tahun), para pemimpinnya ditangkap, PKI dilarang di beberapa propinsi (Tiga Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan). Periode di mana didiskusikan Undang-Undang tentang partai politik dan beberapa kalangan mendesak agar PKI dilarang karena mengancam dan kelak menyerang Masjumi dan PSI. Pada akhir tahun l960, Sukarno datang ke sidang umum PBB dengan DN Aidit di sebelah kiri dan A.H Nasution di sebelah kananya. Khawatir bila Demokrasi Terpimpin menjadi suatu sistem pemerintahan yang terlalu bergantung kepada militer, Sukarno kemudian mengerem tindakan-tindakanya yang ditujukan untuk menekan PKI.Dan PKI tidak lagi mengeritik pemerintah.

Tenunan politik yang robek pada tahun l948 tidak  dapat  ditenun kembali. Dwitunggal Sukarno-Hatta, jauh dari persekutuan yang saling melengkapi, saling kait berkait, sejak awal karir politik mereka, seringkali bertentangan; karena itulah agaknya mengapa Jepang mempersatukannya dalam periode l945-l956, terlihat betapa peranan politik Hatta melampaui peranan Sukarno, khususnya dalam periode dimana Hatta menjabat Wakil Presiden dan Perdana  Menteri, saat di mana terjadi peristiwa Madiun. Retaknya Dwitunggal, setelah pemilu, pengunduran diri Hatta, Desember l955, memberi pertanda tentang retaknya suatu sistem politik, dengan timbulnya pemberontakan yang melahirkan proklamasi PRRI, pemerintahan yang terdiri dari separuh sipil, separuh militer. Dengan diumumkannya SOB, Sukarno menggunakan angkatan bersenjata, yang tepecah akibat peristiwa PRRI, untuk menjahit kembali tenunan politik tersebut. Berbagai institusi baru yang disiapkan dan akan membentuk Demokrasi Terpimpin, diukir menurut model angkatan bersenjata. Pada saat yang sama angkatan bersenjata menjadi kutub atraksi dari seluruh kekuatan yang melihatnya sebagai perisai yang ampuh untuk melawan kekuatan PKI.

Nasution tampil seperti menggantikan Hatta dalam bentuk semacam dwitunggal Sukarno-Nasution. Tapi keseimbangan yang ditampilkan oleh gambaran triumvirat Sukarno-Nasution-Aidit, peran serta angakatan bersenjata dalam pemerintahan dan seluruh eselon aparatus negara disatu pihak, dan aliansi NASAKOM di lain pihak (tapi perjuangan antara komposan NASAKOM sendiri menggugurkan efek dari persekutuan tersebut), kemudian meletus pada tahun l965. Namun Angkatan Bersenjata (Tapi Nasution tidak lagi menjadi panglima) tetap menjadi penguasa lapangan